Databoks BPS: mesin penambangan dominasi impor Papua

Data Ekonomi Indonesia menyebutkan Defisit Neraca dagang Indonesia semakin meninggi. Tingginya defisit neraca dagang Indonesia disebabkan faktor ketidakpastian global akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Perang dagang tersebut memeunculkan banyak kebijakan untuk pembatasan impor dari kedua negara tersebut. Akibatnya, Indonesia kebagian getahnya karena Tiongkok dan Amerika Menjadi negara dengan nilai ekspor terbesar bagi Indonesia. Dilansir dari Databoks, Upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca dagang adalah dengan cara menerapkan kebijakan B20 yakni mencampur CPO kedalam Bahan Bakar Jenis Solar untuk menekan impor migas, dan lain sebagainya.

Databoks

Namun, sayangnya kebijakan tersebut belum mampu menekan angka defisit neraca dagang Indonesia. Hal ini disebabkan karena komoditas ekspor Indonesia belum dapat terserap maksimal akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Lalu, komoditas impor apa saja yang masuk ke Indonesia ? produk Mesin dan Pesawat mekanik tetap menjadi komoditas impor yang paling utama masuk ke Indonesia. Dilansir dari Data Bisnis via BPS (badan pusat statistik) menyebutkan bahwa nilai Impor golongan barang mesin dan pesawat mekanik pada periode bulan Januari sampai dengan November 2019 telah mencapai 24,72 miliar dolar Amerika Serikat.

Banyaknya jumlah tersebut dinilai naik sebesar 25,89% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu yakni bulan Januari sampai November 2017 (YoY). Berdasarkan https://databoks.katadata.co.id/, Kontribusi nilai impor komoditas mesin dan danpesawat mekanik dalam periode 11 bulan pertama tahun 2018 ini telah emncapai angka sebesar 17% dari keseluruhan nilai impor non migas yang bernilai sebesar 145,5 miliar dolar amerika serikat. Hal ini menjadikan impor untuk golongan mesin dan pesawat mekanik yang terbesar jika dibandingkan dengan impor golongan barang yang lain yakni mesin/peralatan listrik dan baja.

Krisis Bailout Bank Century

Data Ekonomi tanah air pernah dikejutkan dengan kasus bailout bank century. Sebelumnya, Bank Century merupakan hasil merger dari sejumlah bank yakni Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC. Kasus bank century bermula saat bank sentral tersebut dinyatakan gagal dan berdampak sistematik bagi perbankan yang lainnya. Antonius Budi Satria, jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi menganggap penetapan gagal tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan biaya penyelamatan dengan angka sebesar 6,76 triliun rupiha dari LPS (lembaga penjamin simpanan). Dilansir dari Data Bisnis, aliran dana bailout tersebut mengalir untuk pembayaran dana pihak ketiga, pelunasan fasilitas pinjaman jangka pendek, dan lain - lain.

Databoks

Berdasarkan rilisan Databoks yang merujuk kepada surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menkeu tanggal 20 November 2008 dan juga merujuk kepada rapat konsultasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal 21 November 2008 yang menyebutkan bahwa PMS atau penyertaan modal sementara untuk menaikkan CAR atau rasio kecukupan modal Bank Century menjadi sebesar 8% atau setara dengan angka sekitar 632 miliar rupiah. Adanya angka ini menurut laman https://databoks.katadata.co.id/ adalah berdasarkan pada posisi keuangan per tanggal 31 Oktober 2008. Namun sayangnya, dana bailout tersebut menjadi membengkak sebesar 6,76 triliun rupiah seiring dengan semakin memburuknya keadaan bank century ini. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya surat berharga milik Bank Century yang belum terbayarkan dan masih dimiliki oleh pemiliknya yang lama.

Penyebab lainnya adalah buruknya keadaan perekonomian internasional yang terjadi saat itu. Adapun aliran dana sebesar 6,76 triliun rupiah tresebut mengalir kepada pembayaran dana pihak ketiga yang tidak terafiliasi sebesar 2,84 triliun rupiah, Untuk pembayaran penempatan dana di Bank Indonesia sebesar 1.56 triliun rupiah, untuk pembayaran pelunasan FPJP atau fasilitas pinjaman jangka pendek Bank Indonesia beserta bunganya sebesar 706,2 miliar rupiah, lalu untuk pengembalian dana pihak ketiga BUMN, BUMD dan juga yayasan sebesar 554,48 miliar rupiah. Selain itu, dana bailout tersebut juga digunakan untuk pembayaran dana pihak ketiga yang terafiliasi sebesar 80,7 miliar rupiah.